Tito Diminta Perbaiki Pelayanan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Novel Ali mengimbau calon kepala Polri Komjen Tito Karnavian memprioritaskan perbaikan pelayanan Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Langkah itu perlu dilakukan untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat.

"Karena yang paling fatal itu buruknya kepercayaan publik. Polri berbuat apapun, sebaik apapun itu masyarakat tetap saja (dinilai buruk). Trauma ini yang harus diatasi Polri," kata Novel saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/6/2016).

Novel mencontohkan pemberantasan preman. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan bila polisi terkesan tidak tegas terhadap preman.

(Baca: Praktik Calo Pembuatan SIM di Satpas Daan Mogot Masih Marak)

"Kalau polisi keras mana ada preman yang berani. Polisi secara hukum dibenarkan mengambil tindakan. Tapi kadang-kadang polisinya itu anget-anget tahi ayam," ucap mantan anggota Kompolnas itu.

Selain itu, Novel juga meminta perbaikan di jajaran lalu lintas. Menurut dia, masyarakat akan memberi kesan negatif kepada seluruh polisi walau hanya beberapa oknum yang menyimpang.

"Oknum jangan rusak citra polisi dengan denda damai, polisi cari kesalahan orang. Ini yang berkesan negatif oleh publik. Oknum polantas yang berbuat, yang rusak semuanya," tutur dia.

(Baca: Presiden Kritik Proses Mengurus STNK yang Tidak Efisien)

Novel menilai, pemaparan Tito dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR menjanjikan. Walau demikian, ia menunggu realisasi pendapatan tersebut di lapangan.

Dalam pemaparan visi dan misi serta program yang akan dicapai jika memimpin Polri nantinya, salah satu yang ingin dilakukan Tito, yakni penghapusan praktik percaloan dan pungutan liar dalam pelayanan publik.

(baca: Tito Mengaku Ingin Berantas Makelar Kasus, Calo, dan Pungli)

"Peningkatan pelayaan publik yang lebih mudah. Layanan publik masih sulit diakses, banyak calo, dan berbelit-belit," ujar Tito dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (23/6/2016).

Tito mengatakan, salah satu caranya dengan mengintensifkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain mudah diakses oleh masyarakat, juga menghindari adanya pungutan liar oleh oknum kepolisian.

"Menghilangkan pungli dan makelar kasus dalam penanganan perkara. Jadi nanti buka akses pelayanan hukum," kata Tito.