Kompas.com - 23/06/2016, 11:23 WIB
Kepala BNPT, Komjen Pol Tito Karnavian saat menyambut sejumlah anggota Komisi III DPR yang mendatangi rumah dinasnya di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta, Rabu (22/6/2016). Kedatangan Komisi III DPR merupakan bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKepala BNPT, Komjen Pol Tito Karnavian saat menyambut sejumlah anggota Komisi III DPR yang mendatangi rumah dinasnya di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta, Rabu (22/6/2016). Kedatangan Komisi III DPR merupakan bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala Polri Komjen Tito Karnavian memaparkan visi dan misi serta program yang akan dicapai jika memimpin Polri nantinya.

Salah satu yang dia tegaskan, yakni penghapusan praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi dalam pelayanan publik.

"Peningkatan pelayaan publik yang lebih mudah. Layanan publik masih sulit diakses, banyak calo, dan berbelit-belit," ujar Tito dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (23/6/2016).

(Baca: Melongok Praktik Calo di Kantor Samsat Jakarta Timur)

Tito mengatakan, salah satu caranya dengan mengintensifkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain mudah diakses oleh masyarakat, juga menghindari adanya pungutan liar oleh oknum kepolisian.

"Menghilangkan pungli dan makelar kasus dalam penanganan perkara. Jadi nanti buka akses pelayanan hukum," kata Tito.

(Baca: Praktik Calo Pembuatan SIM di Satpas Daan Mogot Masih Marak)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Tito akan meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal untuk menghindari penyimpangan. Komplain masyarakat pun harus ditanggapi lebih cepat.

"Caranya dengan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat secara online. Sistem whistle blower online untuk lebih diintensifkan," kata Tito.

Masyarakat masih kerap mengeluh soal pelayanan publik di lingkungan Polri, seperti di Samsat dan kantor polisi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.