Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...

JAKARTA, KOMPAS.com — Terang-terangan, Partai Golkar mematok Rp 1 miliar bagi kader yang ingin mengadu peruntungan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Angka itu sudah jauh "dikorting" dari wacana yang sebelumnya muncul hingga Rp 20 miliar per calon.

Syarat itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Persyaratan disusun setelah mereka sepakat tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali pada 23 Mei 2016 untuk memilih ketua umum Golkar yang baru.

Jadwal Munaslub itu sebelumnya tak jelas, berubah-ubah dengan berbagai alasan. Malah, muncul usul tak perlu digelar munaslub lantaran pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali untuk periode 2014-2019.

Dalam kepengurusan itu, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal dijabat Idrus Marham. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam struktur pengurus. Lalu, untuk apa lagi memilih ketum baru? Begitu pandangan yang muncul.

Sesuai dengan komitmen kedua kubu untuk rekonsiliasi setelah konflik setahun lebih, munaslub tetap digelar. Aburizal dan Agung tak akan ikut bertarung sebagai calon Ketum.

Soal biaya pendaftaran Rp 1 miliar per calon itu diumumkan langsung oleh Aburizal. Disampaikan juga, peserta munaslub yang memiliki hak suara batal diberi uang saku.

Hitung-hitungan panitia munaslub, jika semua pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota yang hadir diberikan uang saku, munaslub akan menguras uang hingga Rp 66,9 miliar. Jumlah peserta yang diundang mencapai 2.500 orang.

Awalnya, rincian uang saku yang ingin diberikan, DPD I mendapat Rp 100 juta per DPD (delegasi tujuh peserta dan 10-20 peninjau). DPD II mendapatkan Rp 25 juta per DPD (lima peserta delegasi).

Tanpa uang saku, biaya munaslub menyusut menjadi Rp 47 miliar. Namun, tetap ada uang transpor untuk peserta. Besaran uang transpor itu disesuaikan dengan asal peserta.

Setidaknya hingga Jumat (29/4/2016), belum ada suara penolakan dari bakal calon ketum Golkar.

Ade Komarudin, misalnya. Ia mengaku tak mempersoalkan besaran iuran sepanjang ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade.

Bakal calon lainnya, Idrus Marham, juga tak keberatan menggelontorkan duit Rp 1 miliar. Bahkan, ia menilai, calon yang mampu menggelontorkan duit menunjukkan kesiapan yang bersangkutan untuk memimpin Golkar.