"Revisi UU KPK Ditunda supaya Tak Gaduh, tetapi Kabinet Sendiri Gaduh"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menganggap perbedaan pendapat para menteri di kabinet merupakan hal yang biasa.

Namun, ia menyayangkan bahwa perdebatan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli sampai menimbulkan kegaduhan.

"Kita menunda revisi UU KPK supaya tidak ada kegaduhan, tetapi di kabinet sendiri ada kegaduhan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Bambang berharap Presiden Joko Widodo hadir sebagai penengah. Jika silang pendapat berlarut, dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja pemerintahan.

"Presiden diharapkan lebih tegas agar kinerja para menteri tidak membingungkan masyarakat, supaya komunikasi para menteri lebih baik lagi," kata Bambang.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan baik-baik di atas meja, bukan di hadapan publik. Selain pemerintah tampak celanya, Bambang khawatir kegaduhan malah akan semakin besar.

"Tidak menyehatkan pemerintah. Jadi presiden harus tegas," kata Bambang.

Sudirman Said sebelumnya mengumbar kekesalannya karena merasa kerjanya dihambat oleh seseorang. Dia mengatakan bahwa orang yang dimaksud merupakan koleganya di pemerintahan.

(Baca: Sudirman Said Kesal Dihambat Kolega di Pemerintahan)

Menurut Sudirman, koleganya itu menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, antara lain keputusan pengembangan Blok Masela dan Freeport.

Berdasarkan catatan Kompas.com, menteri yang kerap mengkritik berbagai kebijakan sektor ESDM adalah Rizal Ramli.

Saat ini, Rizal bahkan terus mengupayakan pengembangan Blok Masela dengan cara onshore atau membangun kilang LNG di darat.