Mahkamah Partai Tetap Anggap Kubu Djan Faridz ataupun Romahurmuzy Tidak Sah

Pandangan Bachtiar itu tidak berubah meskipun Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa pengurus PPP yang sah adalah hasil Munas Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dimyati Kusumah.

"Mahkamah berpendapat dua-duanya tidak sah. Sudah lama m
ahkamah partai berpendapat seperti itu," kata Bachtiar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (28/1/2016).

(Baca: Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?)

Ia menilai, keputusan MA memenangkan kubu Djan Faridz tak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Pasalnya, ia menilai, orang-orang yang duduk pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kubu Djan Faridz tidak pernah masuk kepengurusan PPP.

"Coba diperiksa itu. Sebelum sampai ke mana, patuh dulu dong dengan AD/ART. Kan ini guide-nya. Kalau tidak dipatuhi, ya akan berantakan," tutur Bachtiar.

(Baca: Demi SK Pengesahan, PPP Djan Faridz Akan Dukung Pemerintah)

Oleh karena itu, Mahkamah Partai dan sejumlah tokoh senior mendorong terselenggaranya Muktamar Islah. Untuk meminta restu terhadap rencana tersebut, mahkamah dan tokoh senior menyambangi beberapa pihak, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta menteri-menterinya.

Salah satu menteri yang dikunjungi adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Kunjungan tersebut diadakan hari ini, Kamis (28/1/2016) siang.