Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faizal: Tiga Politisi Golkar yang Diadukan ke MKD Seharusnya Tak Boleh Bersidang

Kompas.com - 16/12/2015, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal, meminta tiga politisi Partai Golkar yang telah dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yakni Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir tak diperbolehkan untuk mengikuti sidang putusan kasus Ketua DPR Setya Novanto.

Dia meminta pimpinan DPR bersikap adil dengan turut menonaktifkan mereka. Sebab, saat ini Akbar juga sudah dinonaktifkan sebagai anggota MKD karena dilaporkan oleh Ridwan Bae ke MKD.

"Saya mengadukan tiga orang, apabila saya tidak boleh ikut sidang, seharusnya tiga orang ini tidak boleh ikut sidang," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

(Baca: Nonaktifkan Akbar dari MKD, Pimpinan DPR Dinilai Panik)

Ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar itu dilaporkan Akbar Faizal dengan aduan tidak independen karena turut hadir dalam jumpa pers Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi saksi dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Jika tiga anggota Golkar tersebut tetap diperbolehkan mengikuti sidang putusan, Akbar menilai, semakin terbukti bahwa semua ini hanya manuver untuk menyelamatkan Setya Novanto dari jeratan sanksi kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Pemberhentian sementera di MKD ini sungguh upaya pembungkaman dari kebenaran hakiki," ucap Akbar.

Saat ini, sidang putusan kasus Novanto tengah diskors.

(Baca: Fraksi Nasdem Tunjuk Victor Laiskodat Gantikan Akbar Faizal)

Sebanyak 17 anggota MKD akan melakukan konsinyasi secara tertutup terlebih dahulu untuk membacakan pendapatnya masing-masing. Suara mayoritas akan dijadikan kesimpulan, sementara suara minoritas menjadi dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam kasus ini, Setya Novanto dibantu pengusaha minyak Riza Chalid diduga menjanjikan renegosiasi kontrak Freeport dan meminta 20 persen saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Permintaan saham itu dilakukan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com