Tak Ingin Kehilangan Suara di MKD, F-Nasdem Ganti Akbar dengan Viktor

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem di DPR mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Akbar Faizal diganti oleh Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi Nasdem.

Hal itu disampaikan Akbar saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

MKD hari ini menggelar sidang untuk mengambil putusan terhadap Ketua DPR Setya Novanto atas sangkaan pelanggaran kode etik. (baca: Sudding Sebut Fahri Hamzah Pakai Jurus Mabuk Nonaktifkan Akbar Faizal dari MKD)

Namun, sebelum sidang dimulai siang tadi, Akbar diberikan surat keputusan penonaktifan dirinya sebagai anggota MKD. SK itu ditandatangani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Akbar dihentikan sementara atas dasar laporan anggota MKD dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae, ke MKD. Akbar dituduh membocorkan materi pada sidang tertutup MKD sebelumnya kepada media.

Setelah sidang diskors, Akbar mengaku mendapat informasi bahwa dirinya tetap diperbolehkan mengikuti sidang. Ia juga boleh membacakan pertimbangan putusan yang disusunnya.

Namun, kata Akbar, pertimbangannya itu tidak akan diakomodasi dalam putusan MKD nantinya. Jadi, suara perwakilan Nasdem dianggap tidak sah. (baca: Fahri Hamzah: Publik Mana, Pak Jokowi? Warga NTT Tak Setuju Novanto Dihukum)

Akbar melihat kondisi ini agar terjadi keseimbangan di internal MKD antara mereka yang ingin Novanto dikenakan sanksi dan yang ingin meloloskan politisi Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, Akbar sebelumnya mengaku sudah menyusun putusan terhadap Ketua DPR. Menurut Akbar, Novanto pantas dinyatakan melanggar kode etik berat dan mendapat sanksi dipecat dari DPR. (Baca: Akbar Faizal Nilai Novanto Langgar Kode Etik Berat)

"Ini sungguh-sungguh upaya pembungkaman," kata Akbar.

"Supaya mereka tidak memenangkan pertarungan, saya digantikan Victor Laiskodat, Ketua Fraksi Nasdem," tambah Akbar.

Namun, kata Akbar, masalahnya saat ini pihaknya belum mendapat surat persetujuan dari pimpinan DPR terkait pergantian itu.

Menurut dia, jika pimpinan DPR belum juga menyerahkan SK sebelum sidang dimulai kembali, maka pimpinan DPR melakukan blunder kedua.