Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Dikritik, Akbar Faizal Tetap Laporkan Tiga Politisi Golkar ke MKD

Kompas.com - 15/12/2015, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Akbar Faizal, tetap melaporkan tiga anggota MKD dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir ke MKD.

Akbar Faizal tak peduli dengan kritik dari Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang menyebut aksi saling lapor di internal MKD sebagai aksi memalukan. (Baca: Dilaporkan Ridwan Bae ke MKD, Akbar Faizal Ancam Lapor Balik)

"Saya bukan yang memulai. Saya menjaga kehormatan saya. Ada orang yang mengobok-ngobok kehormatan saya," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2015).

Akbar telah membuat surat laporan yang akan diserahkan ke Sekretariat MKD. Dalam laporannya itu, Akbar menganggap Kahar, Ridwan, dan Adies melanggar kode etik karena menghadiri jumpa pers Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Akbar mengangap kehadiran tersebut melanggar kode etik karena Luhut telah dijadwalkan untuk hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. (Baca: Akbar Faizal Nilai Novanto Langgar Kode Etik Berat)

Akbar menganggap tiga anggota Golkar itu melanggar Pasal 11 ayat (1) kode etik DPR, yang mengatur bahwa anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain.

"Kehadiran teradu dalam konferensi pers tersebut tidak pantas dan tidak patut, merendahkan kehormatan dan nama baik MKD dan DPR," ucap Akbar.

Sebelumnya, Ridwan Bae lebih dulu melaporkan Akbar ke MKD dengan tuduhan membocorkan materi rapat internal MKD kepada awak media.

Junimart menyesalkan aksi saling lapor yang dilakukan Ridwan Bae dan Akbar Faizal. Mereka dianggap tidak memahami roh MKD. (Baca: Aksi Dua Anggota Saling Lapor Dianggap Permalukan MKD)

Junimart mengatakan, sebagai anggota Dewan, Akbar dan Ridwan sangat paham dengan hak dan kewajiban mereka. Namun, sebagai anggota MKD, seharusnya keduanya dapat duduk bersama untuk menyelesaikan segala persoalan secara baik.

"Ini adalah dampak dari teman yang masuk setelah perkara dan berperkara dalam perkara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com