Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Dana Aspirasi, Fraksi Nasdem Disoraki Saat Rapat Paripurna

Kompas.com - 23/06/2015, 15:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Nasdem di DPR menyampaikan penolakan terhadap usulan dana aspirasi daerah pemilihan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Namun, penolakan itu langsung direspons negatif oleh sejumlah anggota DPR.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat pembahasan mengenai dana aspirasi, Fraksi Nasdem langsung mengajukan interupsi. Nasdem diwakili oleh wakil ketua fraksinya, Johny G Platte.

"Dana aspirasi harusnya dilakukan melalui Musrenbang. Kami menolak kebijakan DPR RI yang ingin mengesahkan dana aspirasi, kalau itu dilakukan dan disisipkan melalui APBN 2016," kata Johny.

Belum selesai Johny menjelaskan argumentasinya, suara "hhuuu" langsung menggema di ruangan sidang paripurna. Namun, Johny tetap menjelaskan argumentasinya. (Baca: Hampir Separuh Anggota DPR Tak Hadir Saat Rapat Paripurna Dana Aspirasi)

Johny mengatakan, salah satu alasan Nasdem menolak dana aspirasi ini karena hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Johny merasa bahwa sebagian kalangan di DPR telah memelintir Pasal 80 huruf j Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dia mengatakan, UU itu memang memerintahkan anggota DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski demikian, bukan berarti perjuangan itu dilakukan melalui dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. (Baca: KPK Ingatkan DPR Hati-hati soal Dana Aspirasi)

"Kami merasa penafsiran Pasal 80 huruf J tidak dibenarkan apabila ditafsirkan restriktif, harusnya ditafsirkan dengan UU lainnya yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dasar," kata Johny.

Setelah Nasdem, anggota DPR dari fraksi lainnya juga berebut untuk melakukan interupsi. Namun, pimpinan sidang, Fahri Hamzah, tak lagi mengizinkan. Fahri langsung meminta Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto untuk menyampaikan paparan mengenai dana aspirasi kepada anggota yang hadir.

Selain Nasdem, fraksi dari PDI-P dan Partai Hanura sudah menyatakan menolak dana aspirasi ini. Adapun tujuh fraksi partai politik lainnya menyampaikan dukungannya terhadap dana aspirasi dalam rapat Badan Legislatif siang ini. (Baca: Atas Perintah Megawati, PDI-P Tolak Dana Aspirasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com