Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salim Said: Demi Soliditas TNI, Panglima Harus dari Angkatan Udara

Kompas.com - 04/06/2015, 20:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dan pertahanan Salim Said meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan tradisi perputaran posisi untuk memilih Panglima TNI. Menurut dia, hal itu perlu dijaga untuk soliditas TNI. Jika merunut tradisi, maka posisi Panglima TNI saat ini seharusnya dipegang oleh pejabat di TNI Angkatan Udara setelah dipegang oleh Jenderal Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat.

"Saya berpikir panglima nantinya dari Angkatan Udara, kemarin Angkatan Darat sudah dua kali, Angkatan Laut sudah. Supaya semua kebagian dalam rangka menjaga keutuhan tentara kita," ujar Salim seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2015).

Terkait dengan program prioritas Jokowi yang lebih banyak di sektor maritim, Salim menilai hal itu tak perlu dipersoalkan lantaran pergantian posisi Panglima TNI biasa cepat sehingga Angkatan Laut pun akan mendapat giliran sebelum pemerintahan berakhir.

"Ini kan panglima biasanya tidak lima tahun, biasanya yang sudah dekat pensiun dua tahun," ungkap Salim. (Baca: Panglima TNI Pengganti Jenderal Moeldoko Belum Tentu dari Angkatan Udara)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Dia sudah menduduki posisi panglima sejak 30 Agustus 2013 setelah diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Hanya KSAL yang Dilantik Hari Ini oleh Presiden)

Sebelumnya, Moeldoko adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 2002-2006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran dari Angkatan Udara, yakni Marsekal Djoko Suyanto. (Baca: Setelah Tertunda, Agus Senang Akhirnya Presiden Melantiknya sebagai KSAU)

Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglima TNI dijabat jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Djoko Santoso. Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono, kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini. (Baca: Politisi PDI-P: Supaya Adil, Panglima TNI Sebaiknya dari Angkatan Udara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com