Panglima TNI Pengganti Jenderal Moeldoko Belum Tentu dari Angkatan Udara

Kompas.com - 03/06/2015, 16:39 WIB
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (dua dari kanan) beserta Kepala Staf Angkatan Laut Jenderal (TNI) Laksamana TNI Marsetio (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Budiman (dua dari kiri), dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menghadiri apel siaga dalam rangka pengamanan Pilpres 2014 di Lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (22/7/2014). KOMPAS.COM/ DANI PRABOWOPanglima TNI Jenderal Moeldoko (dua dari kanan) beserta Kepala Staf Angkatan Laut Jenderal (TNI) Laksamana TNI Marsetio (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Budiman (dua dari kiri), dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menghadiri apel siaga dalam rangka pengamanan Pilpres 2014 di Lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Moeldoko akan berasal dari unsur kepala staf di kesatuan TNI. Meski demikian, ia tidak bisa menjamin jika calon panglima itu akan berasal dari kesatuan Angkatan Udara.

Andi menjelaskan, dalam Undang-Undang TNI, memang diatur pergantian panglima TNI. Namun, menurut Andi, tidak ada kewajiban pergantian panglima itu harus dilakukan bergiliran karena Presiden akan memutuskan sesuai dengan kebutuhan politik pertahanan saat pergantian dilakukan.

"Secara undang-undang, ada kebutuhan untuk rotasi, tetapi tidak ada keharusan dari AD, AL, AU, AD, AL, AU lagi dan itu tergantung kebutuhan politik pertahanan dari Presiden," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta Presiden Joko Widodo segera menyerahkan nama calon panglima TNI kepada DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan. Nama yang diusulkan Presiden Jokowi akan menjadi kandidat pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015 mendatang.

Mengacu pada Pasal 13 ayat 2 UU TNI, panglima diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR, dan dalam Pasal 13 ayat 6, calon panglima disampaikan paling lambat 20 hari sejak diterima oleh DPR.

Hasanuddin mengatakan, masa pensiun Moeldoko memang masih cukup lama. Namun, mengingat DPR akan kembali memasuki reses pada tanggal 10 Juli hingga awal Agustus, Presiden harus mempertimbangkan pengganti Moeldoko dari sekarang dan menyerahkan ke DPR selambat-lambatnya pada 19 Juni.

Terkait nama calon panglima, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Hal yang terpenting, kata dia, pemilihan panglima TNI harus sesuai dengan Pasal 13 ayat 4. Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengacu pada pasal di atas, kalau sebelumnya dijabat oleh Laksamana Agus kemudian diserahterimakan kepada Jenderal Moeldoko, maka giliran berikutnya adalah KSAU sekarang ini," kata Hasanudin.

Sebelum dijabat oleh Jenderal Moeldoko yang berasal dari AD, jabatan panglima TNI dipegang oleh Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari AL. Sebelum dijabat Agus, panglima TNI dipegang Jenderal Djoko Santoso dari AD. Sementara itu, jabatan panglima TNI dari AU dijabat terakhir oleh Marsekal Djoko Suyanto.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.