Nasdem Minta KPK Segera Selesaikan Kasus Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera memberikan kepastian hukum atas status tersangka yang disematkan kepada Komjen Pol Budi Gunawan. Pasalnya, saat ini KPK telah diberi 'lampu hijau' oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tengah disangkakan kepada Budi.

"Kalau sudah punya dua alat bukti ya sudah lanjutkan prosesnya ke penuntutan di pengadilan. Harus dipercepat," kata Rio saat dihubungi wartawan, Jumat (16/1/2015).

Jika KPK secara sengaja memperlambat proses hukum terhadap Budi, maka dikhawatirkan lembaga anti-rasuah itu memiliki motif politik di balik penetapan status tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Lebih jauh, ia menilai, keputusan Jokowi untuk menunda pelantikan Budi sebagai kapolri sudah tepat. Jokowi, kata dia, dianggap telah berhasil mewakili semua pihak dalam menyikapi persoalan ini. "Menghargai KPK sebagai salah satu institusi penegakan hukum, menghargai proses politik di DPR, dan menghargai lembaga kepresidenan sendiri," ucapnya.

KPK telah menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan rekening tidak wajar. Penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014. Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan dua keputusan presiden pada Jumat (16/1/2015) ini. Pertama, keppres pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kapolri. Kedua, penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

"Berhubung Komjen Drs Budi Gunawan, SH, MSI, sedang menjalani proses hukum, kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala Polri. Jadi, menunda, bukan membatalkan. Ini yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jumat malam.