"Jadi, mereka tak hanya dipulangkan, tetapi juga akan dilatih dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha," kata Nusron melalui siaran pers, Kamis (15/1/2015).
Menurut Nusron, dalam menjalankan paket pelatihan kepada para TKI bermasalah yang dipulangkan itu, BNP2TKI akan menjalin kerja sama dengan industri dan pelaku usaha.
"Karena pada intinya mereka itu butuh kerja yang nyaman, dan kalau di sini dilatih dan dibukakan akses, ada pekerjaan, mereka tentu tidak akan nekat menjadi TKI nonprosedural atau legal yang di sana juga tidak nyaman, rawan tidak digaji, dan rawan berurusan dengan hukum," ujarnya.
Nusron mengatakan, pemerintahan Joko Widodo berkomitmen agar pemulangan para TKI yang bermasalah itu tak sekadar dipulangkan.
"Prinsipnya kita tidak mau memperlama derita, tetapi juga setelah itu jangan sampai timbulkan problem baru," ungkap Ketua Umum GP Anshor ini.
Hingga kini pemerintah terus mendata validasi jumlah tenaga kerja yang bermasalah yang berada di luar negeri sekaligus menyiapkan penganggaran. Sejauh ini, jumlah Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.