"Kompolnas Gagal Menunjuk Calon Kapolri"

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo tidak lagi menggunakan pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memilih calon kepala Polri. Ia menilai Kompolnas gagal memberi rekomendasi calon yang baik.

"Saya rasa Kompolnas sudah gagal menunjuk calon kapolri," ujar Haris dalam konferensi persnya di sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (14/1/2015) siang, menyikapi penetapan tersangka calon kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Haris mendesak Presiden memilih calon kapolri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Presiden meminta pertimbangan Kapolri definitif siapa calon kapolri selanjutnya.

Haris juga meminta Presiden meminta bantuan institusi lain untuk melihat rekam jejak para calon kapolri, misalnya Ombudsman, Komnas HAM, KPK, PPATK, dan Direktorat Pajak. Ia menganggap kecermatan Jokowi memakai institusi tersebut bisa menjamin keberhasilan mendapatkan sosok pucuk pimpinan institusi Polri yang diinginkan.

"Ada banyak institusi yang bisa digunakan oleh Presiden untuk menyaring. Tapi, lagi-lagi semua itu ujungnya di Presiden. Jokowi punya keuntungan luar biasa menggunakan institusi itu untuk penyaring," ujar Haris.

Nama-nama calon kapolri yang direkomendasikan oleh Kompolnas kepada Presiden diseleksi tanpa melalui tahap wawancara. Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala sebelumnya mengaku, tidak ada tahap wawancara karena singkatnya waktu yang dimiliki Kompolnas dalam mengajukan calon kepada Presiden. (Baca: Jokowi Minta Daftar Calon Kapolri Terlalu Cepat, Kompolnas Akui Seleksi Seadanya)

"Karena kali ini cepat sekali permintaan dari Presiden, maka kami seadanya. Dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta KPK dan PPATK, serta Komnas HAM, tidak bisa melakukan wawancara kepada mereka," ujar Adrianus.

Ia mengaku sudah menyerahkan semua data kepada Presiden, termasuk soal informasi rekening gendut yang dimiliki Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, Presiden juga sudah diingatkan akan persepsi negatif masyarakat akan sosok Budi Gunawan. (Baca: Kompolnas Mengaku Sudah Ingatkan Jokowi soal Risiko Pilih Budi Gunawan)

"Kami ini komisioner pilihan masyarakat. Jadi, kami sama suara hatinya dengan masyarakat. Kalau masyarakat bilang ada rekening gendut, kami juga sampaikan sebagai saran dan pertimbangan. Bahkan, yang lebih kejam dari itu, ada, tapi tidak bisa kami buka," kata Adrianus.