Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penasihat Suu Kyi Ingatkan Golkar untuk Belajar dari Perpecahan Masa Lalu

Kompas.com - 28/11/2014, 19:23 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Analis politik Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setiyono, mengingatkan jajaran internal Golkar untuk belajar dari dinamika-dinamika partai itu yang pernah terjadi sebelumnya. Meski banyak persepsi negatif tentang partai berlambang beringin itu, Golkar tetap dinilai memiliki nilai positif yang bisa ditiru partai lain.

"Terlepas positif dan negatif di masa lalu ketika Orde Baru, Golkar sekarang ini sepeninggal Pak Harto patut dijadikan sebagai role model (panutan) sebagai partai modern," katanya di Semarang, Jumat (28/11/2014).

Budi yang merupakan penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi juga menjelaskan, Partai Golkar tidak asing dengan dinamika di internal partai. Bahkan, tidak jarang dinamika yang terjadi membuat Golkar ditinggalkan kadernya, yang kemudian memilih mendirikan partai baru, seperti Gerindra, Nasional Demokrat, Hanura, dan PKPI.

Namun, Budi melihat Golkar masih menjadi parpol yang kuat dan egaliter, dengan tidak adanya konstelasi elite yang paling dominan. "Konstelasi kubu di Golkar sekarang ini masih sangat berimbang. Ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kalangan elite Golkar seberapa mampu mengelola organisasi layaknya partai politik modern," katanya.

Budi melanjutkan, para elite Golkar harus mampu menaati dan melaksanakan aturan-aturan internal yang sudah mereka buat sendiri dalam melewati dinamika yang sekarang ini sedang terjadi. Namun, Budi mengingatkan, jika para elite Golkar tidak memiliki kesadaran untuk meletakkan semuanya berdasarkan rule of law yang sudah ada, maka bukan tidak mungkin Golkar akan menjadi parpol yang semakin kerdil.

"Kalau tidak mampu mengelola dinamika yang terjadi sekarang ini, bisa saja Golkar kembali pecah menjadi parpol-parpol kecil lagi. Kalau sampai ini terjadi maka Golkar akan semakin kerdil," tuturnya.

Penentangan terhadap Aburizal yang dituduh memaksakan pelaksanaan musyawarah nasional sebagai cara untuk kembali berkuasa memang memicu konflik di internal Partai Golkar. Beberapa hari lalu, sebagian anggota DPP Partai Golkar membentuk tim penyelamat Partai Golkar, yang bahkan menonaktifkan Aburizal dari jabatan ketua umum. (Baca: Tim Penyelamat Partai Golkar Mengaku Hanya Nonaktifkan Aburizal, Bukan "Kudeta")

Meski begitu, politikus Partai Golkar Nurdin Halid menganggap Aburizal masih dikehendaki untuk memimpin partai berlambang beringin tersebut. Nurdin bahkan mengklaim, peluang Ical terpilih secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam munas di Bali. Hingga saat ini, kata Nurdin, hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.

"Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya. (Baca: Nurdin Halid Ingatkan Pesaing Aburizal Contoh PDI-P)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com