Tim Penyelamat Partai Golkar Mengaku Hanya Nonaktifkan Aburizal, Bukan "Kudeta"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penyelamat Partai Golkar mengeluarkan empat seruan menyikapi situasi terakhir yang terjadi di partai berlambang beringin tersebut, termasuk menonaktifkan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Meski begitu, tim membantah melakukan "kudeta" terhadap kepemimpinan Aburizal, melainkan hanya mengambil-alih kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. 

"Nonaktifkan Ketua Umum Aburizal Bakrie, mengambil alih tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan Munas. Komitmen tinggi kami untuk dilakukan Munas secara demokratis, baik penyelenggaraan atau materi yang dibahas," kata Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu (26/11/2014) malam.

Hal senada juga disampaikan politikus Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa yang ikut hadir dalam konferensi pers. Tim penyelamat, menurut Agun, tidak mengambil-alih DPP secara keseluruhan.

"Kalau kata 'presidium' secara formil seolah-olah mengambil alih. Padahal DPP sekarang ini, ya tetap DPP yang ada, dengan Sekjen yang sudah ada, dengan Wakil Ketuanya tetap," ujar Agun.

Menurut Agun, tim penyelamat hanya menonaktifkan Aburizal sebagai ketua umum. Sebab, dalam proses pengambilan keputusan terkait Munas, Aburizal dianggap tidak memiliki tanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingannya semata. 

"Khusus untuk ketua umum, karena dia tidak bertangung jawab. meninggalkan rapat dengan semena-mena, tidak mampu lagi kendalikan rapat, tidak mampu lagi hadir di rapat. Bahkan menugaskan Theo (Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga) untuk mengambil keputusan yang substansinya sama, secara sepihak tidak mendengearkan aspirasi. itu adalah pemimpin yang diktator, tidak demokratis," papar Agun.

Namun, Aburizal menilai pembentukan presidium penyelamatan Partai Golkar oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono tidak sah. Menurut Aburizal, pembentukan presidium tersebut tidak berlandaskan aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Presidium ini tentu tidak sah. Tidak ada dalam AD/ART Golkar pembentukan presidium seperti itu," ujar Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Selain itu, kata Aburizal, pembentukan presidium penyelamatan partai dilakukan setelah rapat pleno ditutup oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga yang ditunjuk untuk memimpin rapat. Menurut dia, keputusan rapat pimpinan nasional yang menetapkan penyelenggaraan munas pada 30 November mendatang harus diterima oleh semua kader.

"Keputusan Rapimnas adalah keputusan tertinggi setelah munas. Setiap kader Golkar, apalagi pengurus, harus menghormati," kata Aburizal. (baca: Aburizal: Pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar Tidak Sah!)