Atasi Krisis Listrik, Jokowi-JK Akan Gunakan Batu Bara sebagai Energi Primer

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjadikan batu bara sebagai andalan utama yang diolah sebagai salah satu sumber energi primer murah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik.

"PLTU batu bara (akan) dibangun untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," kata Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Jumat (23/9/2014).

Hasto mengatakan, kebijakan ini diambil setelah Pokja Energi melakukan pertemuan dengan para pakar. Mereka mendatangi pokja untuk memberikan berbagai masukan dan mendukung program pemerintahan Jokowi-JK.

"Tim Transisi mengapresiasi berbagai masukan itu, dan kita memang memerlukannya. Masukan para pakar itu niat ikut untuk membangun negeri," ujar Wakil Sekjen PDI-P ini.

Berdasarkan diskusi tersebut, kata Hasto, diketahui terdapat masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang. Ancaman tersebut muncul karena jumlah cadangan kapasitas listrik hanya 14-26 persen.

Angka itu di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30 persen. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, dia mengatakan bahwa Indonesia memerlukan tambahan pasokan listrik 34.000 megawatt sampai tahun 2019.

Kebutuhan investasi untuk hal itu diperkirakan sekitar 87 miliar dollar AS. Ke depan, Pokja Energi mengimbau industri padat energi untuk menempati kawasan industri di daerah lumbung energi, seperti di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Mereka akan didorong untuk mengembangkan aneka energi terbarukan.

"Diberi kesempatan seluas-luasnya bagi investor melalui kerja sama pemerintah swasta atau swasta murni. Industri dalam negeri yang terkait itu harus didorong dan dimaksimalkan melalui kerja sama tiga pilar, yakni pemerintah, industri, dan para periset," ujarnya.

PLN, menurut dia, juga akan dirombak untuk mengarah pada otonomisasi organisasi di setiap wilayah dalam rangka efisiensi organisasi. Persoalan listrik yang asimetris antarwilayah di Indonesia tidak harus diputuskan terpusat di kantor pusat PLN.

"Keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis listrik harus dioptimalkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan bersama," ujar Hasto.

"Gerakan penghematan energi, audit energi, standardisasi teknis dan kompetensi, serta skema reward and punishment pemanfaatan energi dan konservasi pada umumnya akan lebih diseriusi. Payung hukum yang mengatur hal itu segera akan dibuatkan," pungkasnya.