Tim Prabowo-Hatta Lengkapi Dokumen ke MK

"Perbaikan (terkait) syarat permohonan berupa identitas pemohon dan perbaikan kelengkapan permohonan," kata anggota Tim Pembela Merah Putih, Firman Wijaya di Jakarta, Sabtu (26/7/2014) malam.

Firman tidak merinci berkas kelengkapan apa yang diserahkan dalam rangka perbaikan tersebut. Namun berdasarkan dokumen perbaikan Tim Pembela Merah Putih yang dipublikasi oleh Mahkamah Konstitusi di situs resminya www.mahkamahkonstitusi.go.id, berkas yang diserahkan berjumlah 146 halaman dengan konten terkait dugaan-dugaan kecurangan dalam Pilpres 2014.

Dalam pokok permohonannya, Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 orang kuasa hukum, menyatakan hasil rekapitulasi suara Pilpres tingkat nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah. Hasil rekapitulasi yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara dan Joko Widodo-Jusuf Kalla 70.997.833 itu dinilai diperoleh dengan cara-cara kecurangan.

Kecurangan itu antara lain tidak dijalankannya rekomendasi pengawas pemilu atas pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dugaan penggelembungan suara pasangan Jokowi-JK sebanyak 1,5 juta suara, dan pengurangan suara pasangan Prabowo-Hatta sebanyak 1,2 juta suara dari 155.000 TPS.

Sehingga menurut Tim Pembela Merah Putih, berdasarkan bukti-bukti berita acara yang ada seharusnya Prabowo-Hatta memperoleh 67.139.153 suara sedangkan Jokowi-JK hanya 66.435.124 suara.

"Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon (Prabowo-Hatta) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2014," ujar Tim Pembela Merah Putih dalam pokok permohonannya itu.

Sebelumnya Tim Pembela Merah Putih didampingi petinggi Partai Koalisi Merah Putih mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Jumat (25/7) malam. Pada kesempatan itu Tim Pembela Merah Putih menekankan terdapat dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pilpres 2014.

Anggota Tim Pembela Merah Putih Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, diantaranya 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua.