Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Mengaku Sempat Melarang Jokowi "Nyapres"

Kompas.com - 25/05/2014, 20:53 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com — Bakal cawapres Jokowi, Jusuf Kalla, mengaku sempat melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres). Larangan itu disampaikan saat Jokowi baru dilantik dua bulan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Itu pernyataan 1,5 tahun lalu, saat baru dua bulan dilantik gubernur. Sekarang kan sudah dua tahun, dan sudah terlihat kemampuannya," kata politisi Partai Golkar ini seusai menghadiri forum silaturahim ulama dan tasyakuran kemenangan PKB Jawa Timur di Surabaya, Minggu (25/5/2014) sore.

Saat itu, kata JK, Jokowi diisukan memang akan dijadikan capres oleh PDI-P. Namun karena masih dua bulan menjabat gubernur, JK menganggap Jokowi belum pantas. "Namun selama dua tahun, Jokowi mampu menunjukkan kualitasnya menjadi pemimpin, jadi tidak ada salahnya sekarang maju menjadi calon presiden," tambahnya.

JK sebelumnya mengaku juga sempat penasaran dengan Jokowi, yang sempat menjadi obyek pemberitaan sebagai kepala daerah yang dianggap bagus. Karena itu, JK sempat mengirim utusan ke Solo untuk mengetahui lebih dalam latar belakang keluarganya. "Keluarga Jokowi Muslim taat, dan saya yakin juga NU," ujarnya.

JK semakin yakin saat dia menjadi makmum shalat berjemaah yang diimami Jokowi. Menurut JK, Jokowi membaca ayat-ayat Al Quran yang panjang. Hal itu, menurut JK, menunjukkan kualitas pengetahuan agama Jokowi. "Ini juga membuktikan bahwa isu Jokowi non-Muslim tidak benar," tekannya.

Dalam forum itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga memperkenalkan JK kepada massa PKB. Muhaimin menyebut JK bukan orang baru di NU. JK tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Besar NU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com