Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Gerindra Harus Rekonsiliasi soal Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra diharapkan menempuh rekonsiliasi untuk menyelesaikan perjanjian Batu Tulis. Kedua belah pihak sebaiknya tidak mengumbar permasalahan itu di media massa.

"Harus ada pertemuan sendiri untuk membahas masalah ini, harus segera dilakukan rekonsiliasi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Senin (17/3/2014) malam.

Hendri yakin bahwa perselisihan tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi politik antara kedua partai. Oleh karena itu, Hendri menilai masalah itu dapat segera diselesaikan bila dibicarakan secara baik-baik, khususnya oleh orang-orang yang dulu membuat perjanjian tersebut.

Menurut Hendri, konflik Batu Tulis ini bisa terjadi karena kemunculan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengagetkan banyak pihak. Ia menilai internal PDI Perjuangan pun belum menyadari bahwa partai itu memiliki sosok potensial seperti Jokowi. Kini PDI Perjuangan menyadari betapa besarnya pengaruh Jokowi dan itu ditunjukkan dari keunggulan Jokowi pada survei-survei pemilihan presiden.

"Jadi, ini bukan masalah siapa yang harus mengalah atau enggak mengalah, tapi harus dibicarakan. Sekarang kan PDI-P merasa tidak merasa harus memenuhi perjanjian karena tidak menang di pemilu kemarin (2009). Jadi, sampaikan saja langsung ke Gerindra. Ini akan menghilangkan ego-ego yang mereka punya," kata dia.

Dokumen yang diduga merupakan perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI Perjuangan pada Mei 2009 itu beredar luas di jejaring sosial setelah Jokowi ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. PDI Perjuangan mengklaim bahwa perjanjian itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Nyatanya, pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com