Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Parlemen Rusia: AS-Australia Lebih Baik Diam

Kompas.com - 21/11/2013, 11:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusia mendukung protes yang dilayangkan Indonesia kepada pemerintah Australia terkait skandal penyadapan terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

"Para anggota parlemen Rusia dan Majelis Federal Rusia menanggapi hal yang sama terhadap sadapan Australia dan Amerika terhadap Idonesia," kata Nikolai.

Nikolai menyampaikan, Amerika Serikat dan Australia seringkali menyuarakan kewajiban menghormati hak azasi manusia dan menghormati hubungan antarnegara. Namun, saat ini ramai diberitakan bahwa Amerika serikat dan Australia diduga melakukan penyadapan ilegal pada sejumlah tokoh penting di Indonesia.

Bagi Rusia, AS dan Australia telah melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. "Kemungkinan bisa direkomendasikan bahwa suatu saat mereka lebih baik diam daripada bicara," ujarnya.

Ia berpendapat, penjelasan yang diberikan negara tersebut tentang penyadapan justru membuat situasi lebih parah. Pasalnya, penyadapan dilakukan bukan pada mereka yang dicurigai sebagai pelaku aksi teror, tapi pada pimpinan negara sahabat.

"Tentu saja kami berbagi sikap, kami sangat memahami rasa kemarahan (Indonesia)," pungkasnya.

Seperti diberitakan, hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com