Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Jangan "Negative Thinking" dengan Dinasti Politik

Kompas.com - 21/10/2013, 16:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara mengenai dinasti politik. Topik seputar ini memang ramai diperbincangkan dalam sepekan terakhir. Menurut Mega, penolakan dinasti politik tak bisa dipukul rata dan bukan merupakan kesalahan bila diisi oleh orang-orang yang tepat, serta tak mengejar keuntungan kelompoknya. Dinasti politik tak selamanya negatif. 

"Bukan dinastinya yang harus dibicarakan, melainkan kapasitas orangnya," kata Megawati di Tangerang, Senin (21/10/2013).

Megawati menilai, suasana politik saat ini seperti tengah dipermainkan. Anggapan soal dinasti politik, kata dia, juga bisa mengarah ke PDI Perjuangan karena dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, muncul sebagai tokoh muda di kancah politik nasional. Namun, Mega mengaku tak khawatir cap dinasti politik juga melekat di PDI Perjuangan. Baginya, yang terpenting adalah kapasitas seseorang dalam berpolitik dan kepemimpinan. Saat kapasitas telah mumpuni, dinasti politik yang terbangun secara otomatis menjadi tak masalah.

"Yang mesti dibicarakan itu orang-orangnya. Kalau orang dalam politik itu sudah mumpuni dalam permainan politik, kita tidak boleh negative thinking," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, mekanisme PDI Perjuangan dalam menjaring calon anggota legislatif (caleg) tidak melarang pasangan suami-istri mencalonkan diri. Aturan mainnya hanya pasangan suami-istri tak dapat maju sebagai caleg di tingkat yang sama.

"Yang kita lihat adalah kapasitas dan keaktifan di partai. Mereka dicalonkan bukan karena suami-istri, atau anak, atau ayah, atau ibu, melainkan karena kapasitasnya di partai," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, meski dalam UUD 1945 atau UU tidak ada pembatasan bagi seseorang untuk mengisi posisi pemerintahan, tetap perlu adanya batas kepatutan. Presiden berharap masyarakat bisa mencegah terjadinya dinasti kekuasaan. Kekuasaan politik jika menyatu dengan kepentingan atau bisnis, kata Presiden, bisa membawa hal yang tidak baik. Terlebih lagi, pada otonomi daerah, kekuasaan kepala daerah sangat besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com