Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Soal RUU Ormas, Publik Diprovokasi

Kompas.com - 28/06/2013, 14:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tidak percaya banyak organisasi kemasyarakatan yang menolak pengesahan RUU Ormas. Menurutnya, publik saat ini hanya diprovokasi oleh ormas tertentu yang menyebarkan isu tidak benar sehingga menimbulkan persepsi bahwa RUU Ormas akan membawa kembali ke rezim otoritarianisme.

“Saya terima ada SMS bahwa 200 ormas menolak ini. Padahal, pas saya lihat isi pesannya satu template. Sumbernya pasti sama. Kita ini dirusak dengan kemajuan teknologi, rakyat sudah diprovokasi dengan bilang bahwa demo tidak boleh lagi ada setelah RUU ini disahkan. Informasi ini sesat semua, dan sayangnya info ini yang justru menyebar di ormas-ormas daerah,” ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Jumat (29/6/2013).

Marzuki juga mengaku sudah mengajak diskusi beberapa ormas penentang itu. Ia meminta mereka menyebutkan pasal-pasal yang dikhawatirkan akan menimbulkan rezim otoritarianisme.

“Hasilnya, ternyata mereka membaca saja draf RUU-nya belum,” kata dia.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, sebagian besar ormas sudah menyatakan dukungannya agar RUU ini segera disahkan, termasuk organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Marzuki juga menyebut Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang membawahi 15 ormas besar di Indonesia sudah menyatakan dukungannya.

“Jadi siapa lagi yang menolak? Saya bahkan mendapat bisikan agar RUU ini cepat-cepat disahkan, tidak perlu lagi ada diskusi,” paparnya.

Saat ditanya soal sikap penolakan Muhammadiyah, menurut Marzuki, hal itu masih bisa dibicarakan jika ada pasal yang dianggap mengekang. Namun, ia tidak terima jika alasan penolakan Muhammadiyah karena seluruh isi undang-undang itu bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.

“RUU Ormas ini diperlukan. Apa Indonesia ingin hancur seperti Mesir? Di Mesir ada ratusan ormas asing yang tumbuh, dan akhirnya bisa diintervensi dan membuat pemerintahan jatuh. Akan gampang sekali ormas diintervensi kalau sangat terbuka,” katanya.

Sebelumnya, DPR memustuskan menunda pengesahan RUU Ormas hingga pekan depan karena seluruh fraksi belum sepakat. Selain itu, juga masih ada ormas-ormas besar yang menentang keberadaan RUU Ormas ini. Akhirnya, DPR melakukan kembali dialog dengan ormas-ormas besar. Hasilnya, PP Muhammadiyah, PWI, dan KWI tetap bersikukuh menolak RUU ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

    RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

    Nasional
    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

    Nasional
    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

    Nasional
    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

    Nasional
    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

    Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

    Nasional
    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

    ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

    Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

    Nasional
    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

    Nasional
    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

    Nasional
    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

    Nasional
    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

    Nasional
    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

    Nasional
    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

    Nasional
    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com