NU: Jangan Samakan NU dengan Ormas Lain

“Soal definisi, merupakan ttitik terlemah tentang rancangan undang-undang ini,” ujar Enceng dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Rabu (26/6/2013).

Di dalam pertemuan ini, hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, dan seluruh pimpinan fraksi. Sementara dari kalangan ormas hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Pertemuan dilakukan setelah RUU Ormas ditunda pengesahannya karena banyak penolakan dari ormas-ormas besar.

Menurut Enceng, seharusnya ada pemisahan definisi untuk organisasi yang berbentuk perkumpulan, yayasan, hingga LSM. Selain itu, Enceng juga meminta agar posisi ormas-ormas yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan mendapatkan definisi khusus. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhmmadiyah, Sarikat Islam, dinilai tidak wajar jika harus disamakan dengan organisasi massa yang baru saja muncul.

“Ada perbedaan sejarah dan motif yang harus dihormati bangsa ini,” tutur Enceng.

Ia pun menilai setiap bentuk organisasi seharusnya diatur dengan undang-undang sendiri dan tidak disatukan dengan RUU Ormas. “Misalnya perlu ada Undang-undang LSM, Undang-undang lembaga asing,” katanya.

NU, ungkap Enceng, menerima semangat dari pembentukan RUU Ormas yang ingin menertibkan ormas-ormas nakal hingga ormas asing. NU juga menerima sejumlah pasal yang ada di dalam RUU Ormas.

“Kami dukung asalkan ormas Muhammadiyah, dan NU tidak dicampurkan dengan LSM apalagi dengan lembaga asing atau perkumpulan dan yayasan. Dari logiak undang-undang yang ada ini, menjadi sangat memalukan kalau sampai dicampuradukkan,” tukas Enceng.