Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Menteri Agama soal Gerakan Khilafah yang Diusung HTI

Kompas.com - 17/05/2017, 22:05 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai bahwa gerakan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada hakikatnya merupakan gerakan politik dan bukan gerakan dakwah Islam.

Hal tersebut dilontarkannya dengan mengutip perkataan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Muzzadi.

"Soal khilafah, Almarhum KH Hasyim Muzzadi pernah mengatakan bahwa gerakan khilafah adalah politik bukan gerakan dakwah," ujar Lukma,n dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memperteguh Keindonesiaan' di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Lukman menjelaskan, HTI melalui gerakan khilafahnya berupaya untuk mengganti tatanan pemerintahan dan kenegaraan.

Gerakan HTI dinilainya berupaya untuk meruntuhkan empat pilar atau konsensus dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Keempat konsensus tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika gerakan tersebut berhasil, lanjut Lukman, maka sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga berubah.

Menurut Lukman, pemerintah sudah mendapat banyak masukan untuk mengambil tindakan terhadap HTI.

"Pemerintah harus jelas memberikan sinyal sikap politik bahwa kami tidak bisa menolerir ormas yang mengajak banyak orang untuk mengganti, mengubah tatanan negara bangsa. karena ini bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik," kata Lukman.

"Pemerintah tidak boleh diam melihat bahwa sendi-sendi bangsa itu dirongrong, kita menghargai kebebasan orang tapi kalau sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa negara, tidak boleh diam," lanjut dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan bahwa HTI merupakan lembaga dakwah dan selama ini menyampaikan dakwah yang bernapaskan Islam.

Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Oleh sebab itu, Ismail menilai tuduhan HTI sebagai ormas anti-Pancasila tidak benar. 

Kompas TV Akbar mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI melalui proses hukum yang sah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com