24.000 Netizen Teken Petisi Lawan Hak Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan publik terhadap hak angket DPR yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir.

Suara penolakan salah satunya disampaikan melalui petisi online di change.org.

Petisi ini dimulai oleh Virgo Sulianto Gohardidan ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Petisi mulai dibuat pada Jumat (28/4/2017) pekan lalu, setelah hak angket terhadap KPK resmi diputuskan pada rapat paripurna DPR.

Hak Angket KPK terkait permintaan membuka rekaman pemeriksaan anggota DPR Miryam S Hariyani dalam kasus korupsi KTP elektronik.

(Baca: Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK)

Hingga Rabu (3/5/2017) pagi ini sudah mendapatkan tanda tangan lebih dari 24.000 netizen dan jumlahnya terus bertambah.

Virgo menilai, keputusan hak angket ini merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang DPR dalam rangka intervensi politik untuk menghambat proses hukum yang dilakukan KPK.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melawan hak angket yang dilakukan anggota DPR dalam rangkan turut memberikan kekuatan kepada KPK untuk terus melawan segala perlawanan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini," tulis Virgo dalam petisi yang dibuatnya.

Netizen yang menandatangani petisi ini juga memiliki pendapat serupa.

Mereka menganggap DPR berupaya melemahkan KPK lewat penggunaan hak angket.

"Korupsi musuh bersama...... seharusnya dpr ri mendukung kpk dalam memberantas korupsi bukan sebaliknya.... sikap dpr yg menggolkan hak angket semakin membuat terang kalau dpr ri selama ini memang jadi sarang koruptor... lawan dpr ri...," tulis Slamet Tedy Siswoyo.

Usulan hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

(Baca: Penyidik Kasus E-KTP Sebut Miryam Mengaku Diancam Sejumlah Anggota DPR)

Menanggapi hal itu, Komisi III pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam untuk membuktikan pernyataan tersebut benar disampaikan oleh yang bersangkutan.

Adapun Miryam kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.