Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik "balik badan" terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, mendukung dan membiarkan para politisinya bermanuver di Senayan, kini ramai-ramai menyatakan penolakan.

Rapat Badan Musyawarah DPR yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan membawa usulan hak angket ke sidang paripurna untuk pengambilan keputusan.

Saat paripurna pengambilan keputusan soal hak angket KPK terjadi aksi walk out.

Tiga fraksi yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak usulan hak angket tersebut.

Ketiga fraksi juga menyatakan keberatan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat yang dianggap memutuskan secara sepihak.

Suara penolakan beruntun lantang disuarakan pimpinan partai.

Sikap "balik badan" itu membuat Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berang.

Anggota Komisi III, yang juga salah satu pengusul hak angket itu, meradang saat sejumlah fraksi menyatakan menolak usulan tersebut di paripurna.

(Baca: Waketum PPP Harap Fraksi Penolak Hak Angket Tetap Konsisten)

Dia mengklaim, awalnya semua anggota Komisi III setuju permasalahan itu dibahas melalui  penggunaan hak angket. 

Masinton menyebut kawan-kawannya munafik karena tiba-tiba berbalik.

Penolakan

Tiga fraksi yang melakukan aksi "walk out" saat paripurna adalah yang pertama kali "balik badan".

Ketua umum partai-partai itu pun menyuarakan penolakan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung langkah Fraksi Gerindra.

"(Sikap Gerindra) Sudah jelas, kan?" ujar Prabowo, seusai menghadiri Milad PKS beberapa waktu lalu.

Demikian pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

Pada Selasa (2/5/2017) kemarin, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengirimkan perwakilan dalam Panitia Khusus sebagai bentuk konkret penolakan.