Usut Proyek Listrik Mangkrak Era SBY, KPK Tunggu Laporan BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum menyelidiki perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangkit listrik pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, terdapat lebih dari 36 proyek yang dilaporkan ke KPK.

"Proyek mangkrak itu sekarang masih di dalam tahap diaudit oleh BPKP," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/2/2017).

(Baca: KPK Diminta Telusuri Dana Proyek 34 Proyek Pembangkit yang Mangkrak)

Menurut Agus, laporan itu tidak secara resmi dilaporkan pemerintah, tetapi banyak pihak yang membuat laporan ke KPK.

Agus mengatakan, laporan yang diterima dari BPKP akan ditelusuri apakah ada indikasi korupsi.

Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.

Sekretaris Negara Pramono Anung, November tahun lalu, menuturkan, proyek itu tak tuntas. 

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan adanya uang negara keluar untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebanyak Rp 4,94 triliun. 

Dari 34 proyek, sebanyak 12 proyek dipastikan tak bisa dilanjutkan dan berpotensi kerugian negara senilai Rp 3,76 triliun. 

Pramono enggan menyebut berapa kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono itu. Ia mengatakan, hal itu merupakan wewenang BPKP.

Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik sisanya dilaporkan bisa dilanjutkan. Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 hingga Rp 7,25 triliun.

Di Maluku

Pada Kamis (9/2/2017), Presiden Joko Widodo mengecek langsung keberadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai Ambon yang mangkrak di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Dikutip dari harian Kompas, Jokowi menyayangkan di tengah kondisi krisis listrik di Provinsi Maluku, ada proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama bertahun-tahun.

(Baca: Rasakan Mati Listrik Saat Kunker ke Maluku, Jokowi Langsung Cek PLTU)

Di lokasi proyek, Presiden terlibat diskusi serius dengan sejumlah menteri, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

"Kebutuhan listrik di Maluku sangat mendesak. Saya telah menerima informasi itu. Memang pemerintah berencana membangun pembangkit listrik, tetapi mangkrak," kata Presiden di lokasi proyek.