Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Proyek Listrik Mangkrak Era SBY, KPK Tunggu Laporan BPKP

Kompas.com - 10/02/2017, 15:10 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Kompas TV KPK Telusuri Proyek Listrik Mangkrak Rp 4,94 Triliun

Selain kabar dari masyarakat, keluhan yang sama juga diterima Presiden dari unsur pimpinan serta anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon, sehari sebelumnya.

"Tadi malam saya diskusi dengan mereka. Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang," katanya.

(Baca: KPK Mulai Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Listrik Mangkrak di Era SBY)

Pembangkit tersebut, menurut Presiden, bagian dari 34 proyek berkapasitas 621,8 megawatt (MW) yang mangkrak. Proyek itu tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua.

Khusus PLTU Waai Ambon, laporan audit BPKP menyebutkan, proyek dengan nilai kontrak Rp 219,23 miliar dan 25,09 juta dollar Amerika Serikat itu dihentikan sejak 25 Februari 2014. Sementara performance security sudah kedaluwarsa sejak 23 Oktober 2013 dan tidak diperpanjang lagi.

Kemajuan fisik pembangunan proyek PLTU Waai sebenarnya sudah mencapai 66,79 persen dengan realisasi pembayaran Rp 126,24 miliar dan 19,99 juta dollar AS.

PLTU Waai semula direncanakan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan memperkuat sistem kelistrikan di Maluku yang beban puncaknya mencapai 54 MW.

Menurut informasi, proyek tidak dapat dilanjutkan karena rekanan terlilit masalah keuangan. Anggaran untuk penyelesaian pembangkit berkapasitas 2 x 15 MW itu sekitar Rp 800 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com