Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi akibat Ada Isu Pelengseran

Kompas.com - 15/11/2016, 08:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik anggapan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada satu pekan terakhir pasca-terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016) lalu, karena ada upaya pelengseran terhadap Presiden.

"Enggak (ada upaya pelengseran). Yang jelas Presiden berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapa pun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan," kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).

Menurut Pramono, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke satuan TNI-Polri, ulama, hingga parpol itu dimaksudkan untuk menjaga kesejukan.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden juga ingin sekaligus menyampaikan bahwa tidak ada intervensi terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Mudah-mudahan segera ada keputusan," ujarnya.

Presiden, kata Pramono, berharap semua pihak bisa menerima apa pun keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri.

"Negara ini memang negara hukum. Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik, siapa pun yang melakukan itu,” ujar Pramono.

Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang. (Baca: Jokowi Kembali Berharap Tak Ada Demonstrasi pada 25 November 2016)

Pramono menegaskan, ke depannya Presiden masih akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh agama yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu, seperti FPI dan HMI, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja.

"Tetapi, yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh  yang kemudian diharapkan bisa menenteramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Kopassus Bisa Digerakkan saat Darurat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com