Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Pemerintah Lambat Lakukan Komunikasi Politik dengan Rakyat

Kompas.com - 07/11/2016, 19:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyesalkan sikap pemerintah yang lambat melakukan komunikasi dengan rakyat saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Dalam unjuk rasa yang dilakukan di sekitar Istana Kepresidenan itu, massa berkumpul untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama.

"Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya," kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).

Pernyataan tersebut dibacakan Said Aqil usai pertemuan jajaran pengurus PBNU dengan Presiden Joko Widodo.

Presiden memberikan keterangan terlebih dahulu kepada pers sambil didampingi Said Aqil, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dan Rois' Am PBNU yang juga Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Setelah Presiden meninggalkan lokasi, barulah Said Aqil membacakan pernyataan itu kepada wartawan.

"Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif," ucap Said Aqil.

(Baca juga: Ketum PBNU: Tak Tepat Menstigma Aksi 4 November Ditunggangi Pihak Tertentu)

Said Aqil mengaku turut membacakan pernyataan sikap itu kepada Presiden dalam pertemuan yang berlangsung tertutup.

Aksi unjuk rasa pada Jumat lalu di sekitar Istana awalnya berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah sempat alot. Pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

(Baca: Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana)

Akhirnya setelah negosiasi lebih jauh, pendemo setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Perwakilan Demonstran Tiba di Kantor Wapres, Pertemuan Tertutup)

Kompas TV Jokowi: Rusuh Aksi 4 November Ditunggangi Aktor Politik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com