JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal adanya keterlibatan aktor politik pada kerusuhan 4 November 2016 lalu hanya sebagai imbauan.
Imbauan Presiden itu diberikan kepada elite politik dan pihak mana pun yang dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi rakyat.
"Agar tidak berkontribusi dalam bentuk apa pun yang memanaskan situasi politik Tanah Air yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsa ini," ujar Arsul melalui pesan singkat, Senin (7/11/2016).
Namun, Arsul memahami jika pernyataan tersebut pada akhirnya menimbulkan sensitivitas pada pihak-pihak yang merasa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya.
Oleh karena itu, dalam konteks mendinginkan situasi politik, menurut Arsul, maka sebaiknya bukan Presiden yang menelusurinya secara hukum.
Hal tersebut dilakukan agar isu tak menjadi isu politik yang bergulir liar. Jika dalam konteksnya untuk keperluan penegakan hukum, Polri harus dipersilakan untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
"Supaya isu itu tidak menjadi isu politik yang bergulir kemana-mana, maka semuanya harus dalam konteks penegakan hukum. Sehingga ukurannya menjadi jelas karena bisa dianalisis berdasarkan alat bukti," kata Arsul.