Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Kompas.com - 20/06/2024, 14:33 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan bahwa hanya ada 57,4 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Ma'ruf Amin di bidang hukum.

Manager Litbang Kompas Totok Suryaningtyas menyebutkan, kepuasan di bidang hukum merupakan yang terendah dibanding tiga bidang lainnya yakni politik keamanan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Publik melihat problematika bidang hukum merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan ini," kata Totok, dikutip dari Kompas.id, Kamis (20/6/2024).

Totok mengungkapkan, pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum merupakan faktor yang menyebabkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum menjadi rendah.

Baca juga: Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

"Selai soal korupsi, kolusi, dan nepotisme, penuntasan kasus serta perlakuan aparat (juga menjadi pengaruh penilaian)," ujar Totok.

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan mencapai 85,5 persen, sedangkan di bidang kesejahteraan di angka 82,0 persen.

Totok menyebutkan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan itu merupakan yang tertinggi sejak 2019.

Sedangkan untuk bidang ekonomi, di tengah sorotan beratnya kondisi di tengah masyarakat, banyak responden memberikan nilai positif kepada kinerja pemerintah.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja KPK

"Bahkan tingkat kepuasan publik atas kondisi ekonomi menunjukkan yang tertinggi selama periode pemerintahan Jokowi-Amin, mencapai angka 65,1 persen," kata Totok.

Secara umum, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di angka 75,6 persen, angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingakt di 38 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingakt kepercayaan 95 persen, margn of error penelitian +/- 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com