Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menteri Susi "Tawar-menawar" dengan Jokowi soal Kawasan Perikanan Natuna...

Kompas.com - 06/10/2016, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membangun kawasan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Ketika menyampaikan sambutan dalam peresmian Bandar Udara Ranai, Kamis (6/10/2016), Jokowi mengatakan bahwa setidaknya, kawasan perikanan itu sudah rampung akhir tahun 2016 ini.

"Kami sudah mulai membangun kawasan perikanan di Selat Lampa, lebih dari 100 hektare. Akhir tahun diharap selesai." ujar Jokowi.

Namun, kawasan perikanan tersebut diperkirakan Presiden belum akan dilengkapi dengan cold storage.

Tahun 2017, kawasan perikanan itu baru akan dilengkapi dengan cold storage.

"Perkiraan saya, pertengahan 2017 semuanya sudah bisa saya resmikan," ujar Jokowi.

Jokowi berharap kawasan perikanan itu mampu memberikan efek positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Natuna.

Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat bertanya ke Menteri Susi yang hadir dalam acara tersebut, apakah instruksinya dapat dilaksanakan atau tidak.

"Gimana, Ibu Susi?" tanya Jokowi.

Dari penjelasan Susi kepada Jokowi, kawasan perikanan yang diinstruksikan memang akan rampung sebagian besar pada akhir 2016.

Tapi, keseluruhan kawasan akan tuntas pada akhir 2017, bukan pertengahan 2017 seperti yang diinginkan Jokowi. Jokowi tampak menerima 'tawar-menawar' Susi tersebut.

"Akhir tahun 2017 ya? Tuh, ini yang janji menterinya. Diingat-ingat, bukan saya. Tinggal saya kejar (janji Susi)," ujar Jokowi yang disambut tawa, termasuk oleh warga setempat yang turut hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Pastikan Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Imigrasi Amankan 28 Imigran Gelap dan WNI yang Jadi Penyelundup di Sukabumi

Nasional
Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Bareskrim Usut Korupsi di Kementerian ESDM, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 64 Miliar

Nasional
Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Komisi III DPR Bakal Kunker Ke Sumbar untuk Tindak Lanjuti Kasus Afif Maulana

Nasional
Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Bareskrim Geledah Kantor ESDM di Jakpus Terkait Korupsi Proyek Penerangan Jalan

Nasional
Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Respons Presiden dan Wapres soal Desakan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menkominfo

Nasional
Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Kemenkes Bantah Bakal Datangkan 6.000 Dokter Asing ke Indonesia

Nasional
Kasus Hasyim Asy'ari, MUI: Moral Cacat dan Bejat, Tak Ada Pilihan Kecuali Dipecat

Kasus Hasyim Asy'ari, MUI: Moral Cacat dan Bejat, Tak Ada Pilihan Kecuali Dipecat

Nasional
Jaksa Agung Lantik Feri Wibisono Jadi Wakil Jaksa Agung

Jaksa Agung Lantik Feri Wibisono Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin: Bukan Hal Mudah

Ditunjuk Jadi Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin: Bukan Hal Mudah

Nasional
Ketua KPU Dipecat Karena Kasus Asusila, Mardani: Tamparan untuk Komisi II DPR

Ketua KPU Dipecat Karena Kasus Asusila, Mardani: Tamparan untuk Komisi II DPR

Nasional
Puan Sayangkan Kasus Afif Maulana Berlarut-larut

Puan Sayangkan Kasus Afif Maulana Berlarut-larut

Nasional
Puan Sayangkan Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila

Puan Sayangkan Hasyim Asy'ari Lakukan Tindakan Asusila

Nasional
Kemenkes Klaim Tak Perintahkan Unair Copot Dekan yang Protes Dokter Asing

Kemenkes Klaim Tak Perintahkan Unair Copot Dekan yang Protes Dokter Asing

Nasional
Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tak Salah, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tak Salah, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com