Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Koalisi Kekeluargaan Tanpa Instruksi Megawati, PDI-P Tak Akan Pecat Kader

Kompas.com - 11/08/2016, 06:44 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak akan memecat kadernya yang ikut mendukung Koalisi Kekeluargaan.

Keikutsertaan kader PDI-P dalam koalisi ini disebut Hasto bukan atas instruksi Megawati.

"Oh tidak (dipecat)," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Sebelumnya, Megawati pernah memecat kader PDI-P yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

Ia dipecat lantaran berinisiatif mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden pada 2014 lalu.

Menurut Hasto, inisiatif Rustiningsih saat itu sudah menyinggung soal disiplin. Saat itu PDI-P sudah jelas mendukung Jokowi-JK, namun Rustriningsih, justru bersikap sebaliknya.

"Ketika keputusan diambil, kemudian ada yang tidak taat pada keputusan, sesuai dengan konstitusi partai, partai memberikan sanksi organisasi," kata dia.

Ia mengatakan, pemberian sanksi terhadap kader yang membelot itu dalam rangka menjaga kehormatan partai. Karena, kata Hasto, partai merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita yang dilakukan secara kolektif.

Dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada aturan-aturan yang mengatur agar kehormatan partai tetap terjaga. Maka dari itu, pemecatan terhadap Rustiningsih juga sudah sesuai konstitusi partai.

"Upaya untuk menegakkan kehormatan partai tapi kehormatan partai itu ditegakkan dengan cara cara konstitusi partai, bukan dengan cara asal memecat orang, tidak," kata dia.

Hasto melanjutkan, sikap kader PDI-P, khususnya Bambang DH, yang ikut mendukung koalisi kekeluargaan itu merupakan bagian dari menjalankan tugas, meskipun tanpa didahului instruksi Megawati.

(Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Sebab, Megawati sendiri selama ini bersikap demokratis dalam memimpin. Megawati, kata Hasto, sudah memberikan kebijakan-kebijakan dasar yang kemudian boleh diterjemahkan secara bebas oleh para kadernya.

"Ya ini kan kami berbekal pada sebuah prinsip. Kami sudah mendapat arahan dari Ibu (Megawati), kami jalankan dan kami menjabarkan kebijakan kebijakan dari Ibu tersebut, kemudian dalam rapat pleno DPP kami melaporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bambang DH yang mewakili PDI-P sudah menyatakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com