Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sindir Pedagang Mangga Dua dan Tanah Abang yang Tak Punya NPWP

Kompas.com - 01/08/2016, 17:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyindir masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sindiran itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak kepada sekitar 10.000 pelaku usaha di Hall D, JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

"Yang di pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang," ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut disambut tawa oleh peserta sosialisasi Tax Amnesty. Sebagian ada yang hanya tersenyum.

(Baca: Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty")

"Saya kan orang lapangan, mantan Gubernur DKI Jakarta juga. Ya jadi tahu saja," lanjut Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan lagi dari para peserta sosialisasi.

Jokowi mengatakan, para pengusaha tersebut harus benar-benar memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk memiliki NPWP kemudian mendeklarasikan harta yang sesungguhnya.

Undang-undang tersebut juga tidak hanya ditujukan bagi para pengusaha "kakap", melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

(Baca: Sri Mulyani, Sosok yang Bisa Sukseskan Program "Tax Amnesty")

"Dan Tax Amnesty ini adalah yang terakhir. Setelah 2018 ada keterbukaan (informasi dengan tujuan perpajakan), Tax Amnesty ini sudah berakhir. Maka harus dimanfaatkan betul," ujar Jokowi.

Jokowi juga sadar bahwa undang-undang serupa pernah dilakukan pada masa lalu, yakni pada 1964 dan 1984. Namun, pelaksanaannya gagal. Jokowi tidak ingin mengulangi kegagalan yang sama.

"Sekarang kita ingin mengajak semuanya, agar Tax Amnesty ini berhasil," ujar dia.

Kompas TV Inilah Konsekuensi Pengaju Pengampunan Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com