Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty"

Kompas.com - 01/08/2016, 17:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah siap 'bertarung' dengan pemohon uji materil Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Hal itu disampaikan Jokowi saat sosialisasi UU Tax Amnesty di depan hampir 10.000 pengusaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

"Pemerintah akan all out. Pemerintah bersungguh-sungguh agar MK memenangkan Undang-Undang Amnesty Pajak ini. Saya berani tarung," ujar Jokowi.

(Baca: Target Penerimaan Ambisius, Sri Mulyani Genjot Pelaksanaan "Tax Amnesty")

"Kita harus yakin bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk yang lain-lain," lanjut dia.

Mendengar penyataan tersebut, para peserta sosialisasi langsung bertepuk tangan sembari bersorak. Suasana seketika menjadi meriah.

Jokowi merasa perlu memberikan jaminan seperti itu. Sebab, jika ia turun ke lapangan, masih ada saja pengusaha yang menyampaikan kekhawatirannya tentang keberhasilan UU Amnesti Pajak lantaran digugat di MK oleh sejumlah pihak.

Selain memberikan jaminan seperti itu, Jokowi juga menyakinkan bahwa permohonan uji materil undang-undang seperti yang terjadi pada UU Amnesty Pajak merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia.

"Undang-undang apa sih di Indonesia yang tidak di-MK-kan? Hampir semua kan dibawa ke MK. Jadi biasa-biasa saja menurut saya," ujar dia.

(Baca: Siang Ini, Jokowi Temui 5.000 Pengusaha untuk Sosialisasi "Tax Amnesty")

Sebelumnya, UU Tax Amnesty digugat ke MK. Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) serta empat warga negara memohon MK menguji materi undang-undang itu.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar permohonan gugatan, yakni UU Tax Amnesty mengizinkan praktik legal pencucian uang. kebijakan itu memberi prioritas kepada penjahat kerah putih. UU itu juga dianggap menjadi 'karpet merah' bagi para pengemplang pajak.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Temui Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com