Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty"

Kompas.com - 01/08/2016, 17:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah siap 'bertarung' dengan pemohon uji materil Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Hal itu disampaikan Jokowi saat sosialisasi UU Tax Amnesty di depan hampir 10.000 pengusaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

"Pemerintah akan all out. Pemerintah bersungguh-sungguh agar MK memenangkan Undang-Undang Amnesty Pajak ini. Saya berani tarung," ujar Jokowi.

(Baca: Target Penerimaan Ambisius, Sri Mulyani Genjot Pelaksanaan "Tax Amnesty")

"Kita harus yakin bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar yakni untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk yang lain-lain," lanjut dia.

Mendengar penyataan tersebut, para peserta sosialisasi langsung bertepuk tangan sembari bersorak. Suasana seketika menjadi meriah.

Jokowi merasa perlu memberikan jaminan seperti itu. Sebab, jika ia turun ke lapangan, masih ada saja pengusaha yang menyampaikan kekhawatirannya tentang keberhasilan UU Amnesti Pajak lantaran digugat di MK oleh sejumlah pihak.

Selain memberikan jaminan seperti itu, Jokowi juga menyakinkan bahwa permohonan uji materil undang-undang seperti yang terjadi pada UU Amnesty Pajak merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia.

"Undang-undang apa sih di Indonesia yang tidak di-MK-kan? Hampir semua kan dibawa ke MK. Jadi biasa-biasa saja menurut saya," ujar dia.

(Baca: Siang Ini, Jokowi Temui 5.000 Pengusaha untuk Sosialisasi "Tax Amnesty")

Sebelumnya, UU Tax Amnesty digugat ke MK. Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) serta empat warga negara memohon MK menguji materi undang-undang itu.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar permohonan gugatan, yakni UU Tax Amnesty mengizinkan praktik legal pencucian uang. kebijakan itu memberi prioritas kepada penjahat kerah putih. UU itu juga dianggap menjadi 'karpet merah' bagi para pengemplang pajak.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Temui Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com