Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan Tetapkan Tiga Jalur Aman untuk Pelayaran Kapal ke Filipina

Kompas.com - 18/07/2016, 18:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa saat ini Kementerian Pertahanan telah menetapkan rute alternatif perjalanan kapal pengangkut batubara yang akan berlayar ke Filipina.

Penetapan jalur alternatif tersebut terkait opsi Pemerintah mengenai penetapan jalur aman untuk berlayar atau sea corridor.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ke depannya kasus penyanderaan kapal pengangakut batu bara tidak terjadi dan ekspor dapat dilakukan dalam kondisi aman.

"Masalah laut sudah selesai. Sudah ada rute alternatif yang kami tetapkan untuk menghindari pembajakan," ujar Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

"Masalah sudah selesai nanti tinggal penandatanganan kesepakatan bersama Malaysia dan Filipina," kata dia.

Menurut Ryamizard, ada tiga jalur alternatif kapal dan rencana pengawalan yang melewati wilayah perairan Kalimantan, Malaysia dan Filipina.

Ketiga jalur tersebut akan segera disosialisasikan ke seluruh perusahaan kapal Indonesia setelah ada kesepakatan.

Rencananya pada Kamis (21/7/2916), Ryamizard akan melakukan pertemuan trilateral dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina di Kuala Lumpur. 

Ini perlu dilakukan guna membicarakan secara detail mengenai opsi pencegahan agar penyanderaan tidak terjadi lagi.

Selain itu Ryamizard juga mengatakan akan memaksimalkan peran Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawalan di atas kapal batu bara selama berlayar ke Filipina.

Selain menempatkan personel bersenjata di atas kapal, pihak TNI AL Indonesia juga akan bekerja sama dengan angkatan laut Filipina untuk melakukan pengawalan terhadap kapal pengangkut batubara.

Menurut dia, Pemerintah Filipina sudah mengizinkan militer Indonesia masuk ke wilayah perairannya untuk melakukan pengawalan.

"Masalah konsep pengawalan sudah selesai nanti tinggal penandatanganan kesepakatan di Kuala Lumpur hari Kamis," kata Ryamizard.

Ryamizard menuturkan, selain pengawalan di area perairan, dalam pertemuan tersebut juga akan dibahas mengenai pengawalan oleh personel TNI di wilayah daratan Filipina.

Pengawalan di wilayah darat, kata Ryamizard, kemungkinan besar bisa dilakukan di bawah koordinasi angkatan bersenjata Filipina.

"Dalam pertemuan nanti saya akan membahas soal penjagaan di darat. Pengawalan akan dipimpin oleh komandan Filipina yang bertanggungjawab di wilayahnya. Ada semacam operasi bersama," ucapnya.

Kompas TV TNI Akan Masuk ke Filipina untuk Bebaskan ABK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com