Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Kelompok Abu Sayyaf Dibabat Habis

Kompas.com - 13/07/2016, 13:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. 

"Kemarin pendekatan kita sudah cukup persuasif, ternyata dikasih hati minta jantung. Sikat  babat habis," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Ia menganggap, kelompok Abu Sayyaf tak bisa dikatakan teroris melainkan bandit berkedok terorisme. Pasalnya, tindakan mereka tak terkait ideologi agama.

"Mungkin bekas didikan terorisme, tapi mereka tidak lagi melakukan tindakan yang basisnya ideologi, tapi soal merampok. Ya, harus disikat," ucap pria yang akrab disapa Akom itu.

Ade berencana meminta Komisi I DPR untuk lebih proaktif dalam membahas masalah perompakan ini dengan kementerian dan instansi terkait.

(baca: Cerita Mantan Negosiator Ketika Berhadapan Kelompok Abu Sayyaf)

"Kami nanti akan minta Komisi I untuk proaktif melakukan pembahasan terkait hal ini pada persidangan yang akan datang," ujar politisi Partai Golkar itu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk membebaskan seluruh sandera.

(baca: Pemerintah RI Masih Mengesampingkan Operasi Militer Bebaskan Sandera di Filipina)

Luhut enggan mengungkapkan secara detail opsi apa saja yang akan diambil pemerintah karena bisa mengganggu operasi pembebasan sandera.

Namun, Luhut memastikan opsi untuk melakukan operasi militer di wilayah Filipina belum menjadi prioritas utama.

"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut konstitusi negara lain yang harus kita hormati," kata Luhut usai melaporkan perkembangan pembebasan sandera kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ingin melakukan operasi militer untuk membebaskan 10 ABK tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Filipina belum memberikan izin kepada militer Indonesia untuk masuk dan membebaskan sandera.

TNI memilih menunggu Filipina memperbolehkan masuk. (baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)

Halaman:


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com