Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Kelompok Abu Sayyaf Dibabat Habis

Kompas.com - 13/07/2016, 13:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. 

"Kemarin pendekatan kita sudah cukup persuasif, ternyata dikasih hati minta jantung. Sikat  babat habis," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Ia menganggap, kelompok Abu Sayyaf tak bisa dikatakan teroris melainkan bandit berkedok terorisme. Pasalnya, tindakan mereka tak terkait ideologi agama.

"Mungkin bekas didikan terorisme, tapi mereka tidak lagi melakukan tindakan yang basisnya ideologi, tapi soal merampok. Ya, harus disikat," ucap pria yang akrab disapa Akom itu.

Ade berencana meminta Komisi I DPR untuk lebih proaktif dalam membahas masalah perompakan ini dengan kementerian dan instansi terkait.

(baca: Cerita Mantan Negosiator Ketika Berhadapan Kelompok Abu Sayyaf)

"Kami nanti akan minta Komisi I untuk proaktif melakukan pembahasan terkait hal ini pada persidangan yang akan datang," ujar politisi Partai Golkar itu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk membebaskan seluruh sandera.

(baca: Pemerintah RI Masih Mengesampingkan Operasi Militer Bebaskan Sandera di Filipina)

Luhut enggan mengungkapkan secara detail opsi apa saja yang akan diambil pemerintah karena bisa mengganggu operasi pembebasan sandera.

Namun, Luhut memastikan opsi untuk melakukan operasi militer di wilayah Filipina belum menjadi prioritas utama.

"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut konstitusi negara lain yang harus kita hormati," kata Luhut usai melaporkan perkembangan pembebasan sandera kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ingin melakukan operasi militer untuk membebaskan 10 ABK tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Filipina belum memberikan izin kepada militer Indonesia untuk masuk dan membebaskan sandera.

TNI memilih menunggu Filipina memperbolehkan masuk. (baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com