Pemerintah RI Masih Mengesampingkan Operasi Militer Bebaskan Sandera di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk membebaskan sepuluh warga negara Inonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Luhut enggan mengungkapkan secara detail opsi apa saja yang akan diambil pemerintah karena bisa mengganggu operasi pembebasan sandera.

Namun, Luhut memastikan opsi untuk melakukan operasi militer di wilayah Filipina belum menjadi prioritas utama.

"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut konstitusi negara lain yang harus kita hormati," kata Luhut usai melaporkan perkembangan pembebasan sandera kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

(baca: WNI Kembali Disandera, Kewibawaan Indonesia Dipertanyakan)

Apapun opsi pembebasan sandera yang akan diambil nantinya, Luhut meminta masyarakat mempercayakan kepada pemerintah. Pemerintah yakin bisa membebaskan seluruh sandera karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya.

"Serahkan kepada pemerintah karena kami sudah mempunyai pilihan apa yang dilakukan menyangkut penyandera karena ini bukan yang pertama," ucap Luhut.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya geram kelompok Abu Sayyaf kembali menyandera WNI.

TNI sudah siap untuk melaksanakan upaya pembebasan sandera WNI. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Filipina belum memberikan izin kepada militer Indonesia untuk masuk dan membebaskan sandera.

TNI memilih menunggu Filipina memperbolehkan masuk. (baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)