Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Airlangga Protes ke Komite Etik soal Dukungan ke Setya Novanto

Kompas.com - 16/05/2016, 19:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Aksi penyampaian dukungan terbuka terhadap bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, diprotes. Dukungan itu diberikan saat DPD I Golkar menyampaikan pandangan umum saat sidang pleno yang digelar pada Senin (16/5/2016).

Menurut tim sukses Airlangga Hartarto, Komite Etik Munaslub seharusnya dapat melakukan tindakan tegas. Terlebih lagi, dalam penyampaian tadi, ada kesan DPD I pendukung Novanto mengklaim bahwa dukungan mereka telah disetujui DPD II di bawah mereka.

"Ada apa dengan Komite Etik ini? Apakah mereka sekadar dibuat untuk pelipur lara?" kata anggota timses Airlangga, Chairuman Harahap, saat memberikan keterangan kepada awak media di Hotel Ayodya Nusa Dua, Senin sore.

(Baca: DPD I Jambi Nyatakan Dukungan ke Setya Novanto, Munaslub Golkar Panas)

Klaim dukungan itu terlihat saat DPD I Banten menyebut bahwa mereka telah mengantongi persetujuan enam DPD II untuk mendukung Novanto. Secara tiba-tiba, perwakilan DPD II Kota Cilegon di forum yang sama menyatakan mendukung calon lain.

Chairuman mengatakan, sejak awal tidak ada kesepakatan untuk menyampaikan dukungan secara terbuka seperti itu. Menurut dia, cara-cara itu seakan ingin membawa Munaslub Golkar di Bali ini layaknya Munas Golkar Bali 2014.

(Baca: Pesan Singkat "Rp 3 Miliar" Ini Beredar di Arena Munaslub Golkar)

"Itu suatu cara yang dilakukan di munas sebelumnya, dan itu terulang kembali. Padahal, kami ingin Partai Golkar yang sekarang itu kelihatannya sudah recovery," kata dia.

Lebih jauh, ia menambahkan, Komite Etik tak perlu lagi menunggu laporan jika ingin menindaklanjuti peristiwa itu. Pasalnya, mereka ada di lokasi saat dukungan terbuka itu diberikan.

"Ini di mana tindak lanjutnya?" protes Chairuman.

Kompas TV Sistem "Voting", Setnov Serahkan ke Panitia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com