Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Tidak Boleh Ada Dua Matahari

Kompas.com - 31/03/2016, 19:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, dalam sebuah pemerintahan, harus ada satu garis komando yang jelas.

"Di setiap negara atau organisasi, tidak boleh ada dua matahari," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, menurut Rizal, menuai ekspektasi besar dari masyarakat. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan ini.

Namun, seiring perjalanan waktu, kondisi ekonomi dunia membawa Indonesia sempat terpuruk. Kepercayaan publik kepada pemerintahan menurun perlahan-lahan.

"Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang decisive (menentukan) dan dilakukanlah resshuffle bulan Agustus (2015)," ujar Rizal.

Sejak perombakan, pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang mensasar akar persoalan ekonomi. Kondisi ekonomi pun mulai pulih. Otomatis, kepercayaan publik sendiri dan internasional membaik.

Momentum perbaikan itu, menurut Rizal, harus diteruskan hingga saat ini agar tahun 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi.

"Untuk itu, perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan Presiden," ujar Rizal.

Bahkan, jika Presiden melaksanakan reshuffle jilid dua, Rizal berharap agar tim menteri yang baru tetap mengikuti garis komando presiden seperti apa yang disebutnya tadi.

"Asal prinsipnya tadi diikuti, satu garis dengan Presiden, satu matahari, memiliki integritas dan leadership, itu akan mempercepat pemulihan dan percepatan ekonomi Indonesia," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com