Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Laporan Jet Mewah Ade Komarudin, MKD Diminta Usut Motif Pelapor

Kompas.com - 23/02/2016, 19:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengamat politik Indostrategi Pangi Syarwi Chaniago menilai laporan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik terkait penggunaan pesawat jet oleh Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan, merupakan upaya kampanye hitam terhadap ketua DPR itu jelang Munas Golkar.

"Itu terkait laporan dalam rangka melongsorkan citra Akom, untuk menimbulkan distrust, yang ingin menjegal di pertarungan untuk Caketum Golkar," kata Pangi saat dihubungi, Selasa (23/2/2016).

Pangi menyarankan MKD untuk melihat laporan tersebut secara jernih, termasuk mencari tahu motif pelapor.

MKD, kata dia, juga sebaiknya berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan apakah jet yang digunakan Akom itu termasuk gratifikasi atau tidak.

"Lihat juga apa KPK punya kriteria sendiri dipemberian gratifikasi," ujarnya.

Citra buruk

Pangi mengatakan, sasaran tembak pelaporan itu adalah membuat citra Akom buruk di mata Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II Partai Golkar.

Dengan begitu, calon lain yang mengatur kampanye hitam ini bisa lebih berpeluang memenangkan persaingan.

"Ini sangat politis, kenapa laporannya baru sekarang bergulir," ucap Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ade Komarudin dilaporkan ke MKD oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), Selasa (23/2/2016) siang.

Ade diduga telah menerima gratifikasi berupa fasilitas jet mewah yang digunakan untuk berkeliling ke daerah jelang Munas Golkar.

Dalam laporannya, LAKP hanya menyertakan dua buah foto yang diambil dari media sosial sebagai alat bukti. (Baca: Berfoto di Jet Mewah, Ketua DPR Dilaporkan ke MKD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com