Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Batman", "Spiderman", hingga "Power Rangers" Ikut Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 21/02/2016, 10:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai penolakan dari berbagai pihak.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam masyarakat sipil antikorupsi menggelar aksi teatrikal di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).

Aksi teatrikal ala superhero, seperti "Batman", "Spiderman" dan "Power Rangers" dilakukan di antara masyarakat yang tengah beraktivitas pada hari bebas kendaraan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan, aksi teatrikal tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi yang digelar sebelumnya untuk menolak revisi UU KPK.

Menurut Tama, aksi-aksi yang dilakukan ini membuktikan bahwa penolakan terhadap revisi UU yang dinilai melemahkan wewenang KPK ditolak oleh semua lapisan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, masyarakat sipil antikorupsi membawa kentongan yang terbuat dari bambu ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Kentongan ditabuh sebagai simbol tanda bahaya pemberantasan korupsi jika DPR tetap merevisi UU KPK.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, ikut memukul kentongan tersebut di pelataran Gedung KPK.

Menurut Tama, sekitar 10 guru besar dari beberapa perguruan tinggi menyerahkan sebuah pena raksasa kepada pimpinan KPK. Pena tersebut sebagai simbol bahwa KPK harus mengoreksi dan menolak draf revisi UU KPK yang dinilai memangkas wewenang KPK dalam menegakkan hukum.

"Kali ini, kami gunakan tokoh-tokoh superhero. Ini sebagai bukti bahwa penolakan pelemahan KPK didukung masyarakat, mulai akademisi, aktivis, hingga seniman," kata Tama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com