Jokowi Ingin Tuntaskan Kasus Kelompok Bersenjata dengan "Soft Approach"

Keinginan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2016).

"Pola yang dilakukan untuk penyelesaian GAM sesuai dengan Keppres 22 Tahun 2005, maka akan diterapkan di berbagai daerah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pramono menuturkan, pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh pernah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada saat itu, Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka.

(Baca: Jokowi: Pemerintah Akan Proses Amnesti untuk Din Minimi)

"Pendekatan soft approach selalu menjadi prioritas bagi pemerintah ini karena kami berkeyakinan pendekatan soft approach ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya," ucap Pramono.

Akan tetapi, kata Pramono, pemerintah tidak akan mengampuni kelompok bersenjata yang ingin memberontak untuk memisahkan diri, atau mendirikan negara selain NKRI.

"Tetapi, kalau memang tidak bisa, maka pendekatan hard approach akan tetap dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Menko Polhukam Luhut Pandjaitan untuk berkomunikasi dengan semua elemen terkait kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

(Baca: Dikritik, Rencana Pemerintah Beri Amnesti untuk Kelompok Bersenjata Din Minimi)

Dia menegaskan, pemerintah ingin kasus pelanggaran HAM di masa lalu diselesaikan dengan cara terbaik.

"Persoalan-persoalan HAM tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang," ucap Pramono.

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi. Din Minimi bersama 120 prajuritnya pun memutuskan turun gunung dan menyerahkan seluruh senjata api yang mereka miliki.