Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yang Spesial untuk Setya Novanto...

Kompas.com - 27/11/2015, 10:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR merotasi anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan spesial untuk perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Sejumlah fraksi yang mengganti anggotanya merasa perlu mengawal secara serius kasus Setya Novanto karena menyangkut pertaruhan marwah dan kehormatan DPR .

Perombakan sejumlah anggota di MKD mulai dilakukan oleh fraksi-fraksi dari partai politik pendukung pemerintah, Rabu (25/11/2015), menjelang rapat pleno yang menentukan berlanjut atau tidaknya kasus Setya Novanto ke persidangan.

Fraksi PDI-P mengganti M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat, Fraksi Nasdem mengganti Fadholi dengan Akbar Faizal, Fraksi PAN yang baru bergabung dengan pemerintah mengganti dua anggotanya sekaligus, yaitu Hang Ali Saputra Syah Pahan digantikan Sugiman dan A Bakrie menggantikan Ahmad Riski Sadiq.

Fraksi Demokrat sebagai penyeimbang juga mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Baik PDI-P, Nasdem, PAN, maupun Demokrat beralasan anggotanya yang lama tidak bisa mengawal kasus Novanto secara aktif karena memilik kesibukan di luar.

Adapun Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengatakan, rotasi ini merupakan hasil konsolidasi antara fraksi pendukung pemerintah, yang sepakat mengawal kasus Setya Novanto.

"PDI-P dan partai pendukung pemerintah punya tanggung jawab moral dan politik yang lebih dari yang lain, apalagi kasusnya pencatutan nama Presiden dan Wapres," kata Arif.

Arif menilai, konsolidasi ini penting dilakukan karena partai pendukung pemerintah khawatir ada upaya pembelokan dalam kasus Setya Novanto ini.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah fraksi partai politik di luar koalisi pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mempermasalahkan legal standing atau kedudukan hukum Sudirman Said sebagai pelapor.

Sehari setelah rotasi yang dilakukan fraksi pendukung pemerintah, Fraksi Golkar ikut mengganti para anggotanya di MKD. Tak tanggung-tangguh, Fraksi Golkar mengganti semua anggotanya, termasuk untuk posisi pimpinan.

Hardisoesilo yang menjabat wakil ketua digantikan Kahar Muzakir, Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae, adapun Budi Supriyanto digantikan Adies Kadir.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, rotasi ini penting untuk memastikan kasus Setya Novanto tak dipolitisasi.

Berbeda dengan fraksi lainnya, anggota MKD yang diganti oleh Golkar selama ini terlihat aktif mengikuti berbagai rapat dan sidang, termasuk yang berkaitan dengan kasus Setya Novanto.

Pertama kalinya Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan, rotasi besar-besaran dalam struktur keanggotaan MKD baru terjadi dalam kasus Setya Novanto ini.

Sebelumnya, belum pernah ada rotasi yang langsung melibatkan lima fraksi sekaligus. Surahman pun mengakui, perombakan anggota MKD secara besar-besaran ini tidak bisa dilepaskan dari nuansa politis.

"Namanya DPR itu kan lembaga politik. Jadi, MKD adalah lembaga etik, yang tak bisa lepas 100 persen dari nuansa politis," kata Surahman.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini, kepentingan politis itu tidak akan membuat MKD bekerja secara politis pula. MKD akan tetap bekerja sesuai dengan tata beracara yang berlaku.

"Prinsipnya kita saling mengingatkan. Kita kan punya pedoman, tentu saya akan tegaskan kepada anggota untuk selalu kita pegang pedoman ini, insya Allah solid," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com