Gerindra: Isu Pelanggaran HAM Wacana Usang yang Didaur Ulang

"Itu kan satu wacana yang sudah usang namun terus didaur ulang, saya kira sah-sah saja. Mereka ini kan selalu mengungkit-ungkit masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Pak Parbowo," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Fadli meminta Koalisi membuktikan tuduhan mereka terhadap Prabowo tersebut. Dia bahkan menyindir 23 LSM tersebut untuk membentuk partai politik jika benar mereka mewakili rakyat.

"Kalau mereka mau mengatasnamakan masyarakat, jadikan 23 itu sebagai partai politik. Namanya partai politik HAM, nah ikutlah di dalam pemilu baru mereka bisa mengatasnamakan rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, 23 LSM meminta masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Mereka menyebut Prabowo terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut (baca: 23 LSM Indonesia: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM).

Terkait kasus ini, Dewan Kehormatan Perwira juga memberhentikan Prabowo sebagai anggota TNI. Saat itu Prabowo adalah Danjen Kopasssus yang dianggap sebagai pemegang komando tertinggi. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan, ia hanya mengetahui penculikan yang dilakukan terhadap sembilan orang yang ia lepaskan. Sisanya, ia mengaku tidak tahu.

Beberapa waktu lalu, Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya menjelaskan kembali duduk soal peristiwa ini. Menurutnya, 13 orang yang hilang bukan tanggung jawab Prabowo. Ia menyebut, ada operasi lain selain yang dilakukan Tim Mawar.