Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Tak Berkontribusi Bebaskan Satinah, Muhaimin Jawab Tak Ada Anggaran

Kompas.com - 17/04/2014, 16:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengaku bahwa pihaknya tidak berkontribusi dalam upaya pembebasan tenaga kerja Indonesia, Satinah, dari hukuman pancung di Arab Saudi. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak lagi mendapat anggaran untuk mengurusi masalah seperti itu.

Menurut Muhaimin, sejak dua tahun terakhir, pihaknya tidak lagi mengelola anggaran terkait tenaga kerja luar negeri. Anggaran untuk tenaga kerja di luar negeri, kata dia, dibuat satu pintu di bawah Kementerian Luar Negeri.

"Kalau dua tahun lalu kita ikut cawe-cawe karena masih ada anggarannya, tetapi dua tahun terakhir ini anggaran perlindungan di luar negeri itu satu pintu di Kementerian Luar Negeri," kata Muhaimin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Hal itu dikatakan Muhaimin saat dimintai tanggapan pernyataan Ketua tim lobi kasus Satinah, Maftuh Basyuni, bahwa Menakertrans tidak pernah berkontribusi apa pun dalam upaya pembebasan Satinah dari hukuman pancung.

Muhaimin membantah dirinya pernah menyebut alotnya pembahasan kasus Satinah karena kendala bahasa seperti yang dikatakan Maftuh. "Saya enggak pernah ngomong itu kok," ucap Muhaimin.

Sebelumnya, pemerintah telah membayar diat sebesar 7 juta riyal sesuai kesepatan dengan keluarga korban. Satinah diperkirakan akan bebas dalam waktu paling lambat dua bulan mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com